Ribuan pekerja yang tergabung dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tangerang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Bupati Tangerang pada Senin (29/6/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan dukungan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan dan memiliki landasan hukum yang kuat.
Ketua Koordinator Aksi, Khotib Yani, menyampaikan bahwa program MBG perlu diperkuat melalui regulasi berbentuk undang-undang agar keberlangsungannya tidak terpengaruh oleh pergantian pemerintahan di masa mendatang.
“Kita melakukan aksi unjuk rasa ini dalam rangka mendukung agar progam MBG tetap dilanjutkan. Selain itu kita juga minta dibuatkan payung hukum Undang-undang,” kata Khotib, di sela-sela orasi.
Menurut Khotib, program tersebut memberikan manfaat luas bagi masyarakat, terutama kelompok penerima manfaat seperti pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, serta lanjut usia di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Tangerang.
Selain berdampak pada pemenuhan kebutuhan gizi, ia menilai program MBG juga berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Hal itu dirasakan oleh para pekerja SPPG maupun petani yang menjadi pemasok bahan pangan untuk dapur penyedia makanan bergizi.
“Maka dari itu, kami relawan ini ingin mendorong bahwa program ini terus dilanjutkan dan jangan sampai tertunda bahkan ditutup, walaupun ada kejadian di pusat ada korupsi dan lain sebagainya, itu kita brantas pelakunya, tetapi jangan hentikan programnya,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menyatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan tuntutan masyarakat terkait keberlanjutan program MBG kepada pemerintah pusat.
Meski demikian, Maesyal menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelaksanaan program, khususnya dalam aspek teknis dan kandungan gizi yang disajikan kepada penerima manfaat.
“Jika program ini dilanjutkan, ada beberapa aspek teknis dan kualitas yang wajib diperbaiki dan diperhatikan bersama, yaitu kualitas menu dan gizi, lalu peningkatan dan pengawasan terhadap variasi menu makanan serta kualitas kandungan gizinya,” katanya.
Selain itu, ia meminta seluruh pengelola dapur SPPG untuk memastikan makanan yang didistribusikan memenuhi standar kebersihan dan higienitas guna menghindari risiko keracunan. Ia juga menyoroti pentingnya ketepatan waktu distribusi serta efisiensi proses penyaluran agar makanan dapat diterima sesuai porsi dan jadwal yang telah ditetapkan.
(pik)
Leave a Reply