Dukungan terhadap rencana pemekaran wilayah Tangerang Utara sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) kian menguat. Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid secara terbuka menyatakan keikhlasannya apabila wilayah Tangerang bagian utara dimekarkan, bahkan mendorong agar prosesnya bisa dipercepat selama tetap sesuai ketentuan hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat menerima jajaran Badan Persiapan Pemekaran Daerah (Bappeda) Tangerang Utara di Aula Pendopo Bupati Tangerang, Selasa (5/5/2026).“Saya ikhlas Tangerang Utara menjadi daerah otonomi baru. Kalau memang bisa dipercepat dan sesuai aturan, tentu akan kita dorong bersama,” ujar Maesyal Rasyid.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembentukan DOB tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Seluruh tahapan harus dilalui, mulai dari kajian akademik hingga persetujuan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).“Percepatan harus tetap melalui kajian yang matang, termasuk persetujuan kepala desa dan BPD. Jangan sampai setelah dimekarkan, pemerintah daerah induk justru disalahkan,” tegasnya.
Bupati juga memberikan apresiasi terhadap konsistensi dan perjuangan Bappeda Tangerang Utara yang dinilainya lahir dari kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.“Pemekaran wilayah ini bukan sekadar wacana, tetapi kebutuhan masyarakat yang sedang diperjuangkan oleh Bappeda Tangerang Utara,” ujarnya.
Lebih lanjut, Maesyal Rasyid menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang saat ini terus melakukan penataan di wilayah Tangerang Utara, termasuk kawasan pesisir, sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga.“Sektor ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, hingga kesehatan di wilayah utara sedang kita tata secara bertahap,” tambahnya.
Pada tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Tangerang mengalokasikan sekitar 41,86 persen dari APBD senilai Rp3,2 triliun untuk belanja infrastruktur dan kesehatan. Dari jumlah tersebut, Rp417 miliar dialokasikan khusus untuk Tangerang Utara yang mencakup 13 kecamatan.“Itu baru dari dua OPD, yakni Dinas Bina Marga dan Dinas Kesehatan, totalnya sekitar 11 persen. Artinya, keberpihakan anggaran ke wilayah utara cukup besar,” jelasnya.
Selain itu, Pemkab Tangerang juga menganggarkan Rp70 miliar untuk pembangunan jembatan replika di kawasan Kali Baru, Pakuhaji, guna memperlancar mobilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.“Nanti akan ada dua jembatan baru di Kali Baru. Supaya aktivitas bekerja, sekolah, dan berniaga masyarakat lebih lancar, sehingga ekonomi tumbuh lebih cepat,” katanya.
Sementara itu, Ketua Bappeda Tangerang Utara Prayogo Ahmad Zaidi menekankan pentingnya memasukkan kajian historis dalam dokumen pembentukan DOB Tangerang Utara.“Kajian historis wajib dimasukkan karena menjadi bagian penting dalam pembentukan daerah otonomi baru Tangerang Utara,” tegas Prayogo.
Ia juga menilai, penataan kota baru Tangerang Utara dalam RPJMD harus dilengkapi blueprint yang jelas dari Bappeda Kabupaten Tangerang, dengan melibatkan sinergi lintas OPD serta dukungan pihak swasta melalui program CSR.“Blueprint penataan wilayah harus konkret dan terintegrasi, agar pembangunan Tangerang Utara berjalan terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.
Prayogo turut mengapresiasi masuknya investor di wilayah Tangerang Utara, khususnya kawasan PIK 2, yang dinilai memberikan dampak signifikan bagi perekonomian daerah.“Kehadiran investor telah mengubah kawasan kumuh menjadi destinasi baru, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” katanya.
Ia mencontohkan kontribusi Agung Sedayu Group yang disebut telah menyerap sekitar 27 ribu tenaga kerja lokal. Melalui program CSR, perusahaan tersebut juga membangun puluhan kilometer jalan di Bojong Renged dan Tanjung Pasir, merehabilitasi ratusan rumah tidak layak huni, serta mendukung program nasional Koperasi Desa Merah Putih.“Ini menjadi bukti bahwa Tangerang Utara tidak hanya siap dimekarkan, tetapi juga siap tumbuh sebagai daerah otonomi baru yang mandiri,” pungkasnya.
Diketahui, dalam Audiensi tersebut turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Kepala Bapenda, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Tenaga Kerja serta Kepala Dinas Tata Ruang.
Leave a Reply